Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional terbukti memberikan dampak besar terhadap perekonomian daerah di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan data terbaru, tercatat sekitar Rp63 miliar dana beredar melalui pengadaan bahan pangan, jasa transportasi, hingga operasional dapur penyedia makanan bergizi.
Program ini bukan sekadar intervensi gizi, melainkan juga menjadi penggerak ekonomi lokal. Sedikitnya 86 pelaku UMKM dilibatkan sebagai pemasok bahan pangan, didukung oleh dua perusahaan berbentuk CV dan 38 yayasan sosial serta lembaga pendidikan yang menjadi mitra operasional. Selain itu, sektor jasa transportasi di tingkat kabupaten juga mendapat alokasi biaya distribusi bahan pangan yang menambah daya hidup ekonomi daerah.
“Untuk satu SPPG (Sentra Penyediaan Pangan dan Gizi), kebutuhan anggarannya berkisar Rp800 juta hingga Rp1 miliar per bulan, tergantung kapasitasnya. Anggaran ini semuanya berputar di Gorontalo dan diterima langsung oleh masyarakat kita sendiri,”
ujar Koordinator Regional Badan Gizi Nasional Provinsi Gorontalo, Zulkifli Taluhumala, dalam rapat evaluasi MBG yang digelar di Aula Rudis Gubernur, Kamis (6/11/2025).
Hingga awal November 2025, Provinsi Gorontalo telah memiliki 22 titik SPPG aktif yang menyalurkan makanan bergizi kepada penerima manfaat di berbagai wilayah, termasuk kawasan terpencil dan tertinggal.
Sementara itu, 19 titik SPPG lainnya dilaporkan telah rampung secara fisik namun belum beroperasi karena masih menunggu penyelesaian administrasi seperti pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), perekrutan tenaga dapur, serta verifikasi dokumen operasional.
Jika seluruh proses rampung dalam waktu dekat, maka jumlah SPPG aktif di Gorontalo akan meningkat menjadi 41 titik, memperluas jangkauan pelayanan gizi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam skema nasional, Gorontalo mendapatkan alokasi 22 titik SPPG khusus untuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang tersebar di lima kabupaten. Wilayah-wilayah ini menjadi prioritas karena memiliki tantangan logistik dan minim minat investasi.
Seluruh titik SPPG di kawasan 3T kini sudah memiliki mitra investor dan tengah menunggu pembangunan dapur gizi yang ditargetkan selesai dalam 45 hari ke depan. Pembangunan ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat layanan gizi masyarakat sekaligus membuka peluang kerja baru bagi warga lokal.
Menanggapi progres tersebut, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menilai bahwa keterlambatan operasional sejumlah SPPG disebabkan oleh lambatnya proses penyelesaian investasi dan birokrasi administratif. Ia menegaskan komitmennya untuk mempercepat realisasi proyek ini melalui langkah-langkah konkret di lapangan.
“Tadi saya perhatikan, kenapa belum bertambah siswanya? Karena pembangunan SPPG yang sudah ada calon investornya tidak jalan, prosesnya terlalu lama. Itu harus kita lancarkan lagi, dan saya sudah instruksikan agar dibuat surat percepatan,”
tegas Gusnar dalam rapat evaluasi tersebut.
Menurutnya, keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari tersedianya makanan sehat, tetapi juga dari kemampuan daerah mengelola dan memutar ekonomi di tingkat lokal.
Program Makan Bergizi Gratis kini dipandang bukan semata kebijakan gizi publik, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi inklusif di Gorontalo.
Dengan melibatkan UMKM, yayasan sosial, dan sektor jasa, program ini mendorong terbentuknya rantai ekonomi baru yang menyentuh langsung masyarakat bawah.
Ke depan, Pemprov Gorontalo bersama Badan Gizi Nasional akan terus melakukan evaluasi dan monitoring agar pelaksanaan MBG berjalan efisien, tepat sasaran, dan memberi manfaat ganda bagi masyarakat: sehat gizinya, kuat ekonominya.
