Sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) merupakan inisiatif Bank Indonesia (BI) untuk memodernisasi sistem pembayaran di Indonesia. Kedua sistem ini memanfaatkan teknologi smartphone yang semakin masif digunakan masyarakat, sehingga transaksi tanpa uang tunai menjadi lebih mudah dan efisien.
Andry Asmoro, Chief Economist Bank Mandiri, menyatakan bahwa QRIS dan GPN sangat membantu mempercepat, mempermudah, dan menjamin keamanan transaksi pembayaran. Sistem ini selaras dengan perkembangan teknologi dan berkontribusi positif terhadap efisiensi ekonomi Indonesia. Keunggulan utama sistem ini adalah kecepatan, kemudahan, biaya rendah, keamanan, dan keandalannya.
Efisiensi transaksi yang dihasilkan oleh QRIS dan GPN berdampak positif pada perekonomian nasional. Pengurangan penggunaan uang tunai mendorong digitalisasi ekonomi dan meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi pelaku UMKM yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan perbankan konvensional.
Perdebatan Internasional Mengenai QRIS dan GPN
Meskipun membawa banyak manfaat domestik, QRIS dan GPN sempat menuai sorotan dari Amerika Serikat (AS). Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) menyatakan bahwa kedua sistem tersebut membatasi akses perusahaan pembayaran AS ke pasar Indonesia. Hal ini tertuang dalam National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025.
Namun, Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, menjelaskan bahwa QRIS dan sistem pembayaran cepat lainnya dirancang inklusif dan terbuka untuk kolaborasi internasional. Kolaborasi tersebut akan terwujud jika ada kesiapan teknis dan komitmen kerja sama yang seimbang dari semua pihak.
Indonesia telah menjalin konektivitas pembayaran lintas negara dengan beberapa negara di Asia Tenggara (Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Laos) dan Asia (Uni Emirat Arab, Jepang, dan Korea Selatan). Indonesia menekankan pendekatan terbuka dalam kerja sama QRIS lintas negara dan tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi dengan AS jika terdapat kesiapan dan kesepakatan bersama.
Klarifikasi Mengenai Dampak pada Transaksi Internasional
Destry Damayanti menegaskan bahwa sistem pembayaran internasional tetap berjalan normal di Indonesia. Kartu kredit global seperti Visa dan Mastercard masih mendominasi transaksi internasional. Oleh karena itu, kekhawatiran mengenai pembatasan akses perusahaan pembayaran asing dinilai berlebihan.
BI berpendapat bahwa sistem QRIS dan GPN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kedaulatan ekonomi digital nasional. Meskipun demikian, BI tetap terbuka untuk kolaborasi internasional yang setara dan saling menguntungkan. Tujuan utama bukanlah untuk membatasi akses, melainkan untuk menciptakan sistem pembayaran yang lebih efisien dan aman bagi masyarakat Indonesia.
Potensi dan Tantangan QRIS dan GPN ke Depan
Keberhasilan QRIS dan GPN tergantung pada beberapa faktor, termasuk edukasi dan adopsi teknologi oleh masyarakat, serta pengembangan infrastruktur pendukung. Pemerintah dan BI perlu terus meningkatkan literasi digital dan memastikan akses internet merata di seluruh wilayah Indonesia.
Tantangan ke depan juga termasuk integrasi dengan sistem pembayaran internasional lainnya dan mempertahankan keamanan sistem dari potensi ancaman siber. Peningkatan keamanan dan pengembangan fitur-fitur baru akan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menarik minat pelaku bisnis internasional.
Secara keseluruhan, QRIS dan GPN memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Dengan peningkatan sosialisasi, peningkatan keamanan, dan kerja sama internasional yang adil, sistem ini dapat menjadi model pembayaran digital yang efisien dan inklusif, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di kancah internasional.
