Tiga perwakilan masyarakat Pinogu menyampaikan pernyataan tegas kepada pemerintah pusat untuk memprioritaskan pembangunan ruas jalan Suwawa Timur–Pinogu melalui anggaran APBN 2026. Desakan itu disampaikan oleh Hamzah Idrus (Anggota DPRD Provinsi Gorontalo – PKS), Safri Hadju (Kepala Desa Pinogu Permai), dan Syarlan Kiayi (Aliansi Pinogu / Sekretaris Koperasi Gambuta Mining Niaga) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Pinogu Merdeka di ruang rapat BAM, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Idrus, yang juga putra daerah Pinogu, menyampaikan kondisi emosionalnya melihat kesulitan masyarakat selama puluhan tahun.
“Kami hanya meminta jalan dua meter saja dari Suwawa Timur sampai Pinogu. Bukan empat meter, tidak muluk-muluk. Kami hanya ingin masyarakat bisa berobat, menjual hasil pertanian, dan anak-anak bisa sekolah tanpa harus bertaruh nyawa,” tegasnya.
Hamzah mengungkapkan bahwa kerusakan jalan serta frequent banjir dan longsor membuat distribusi hasil pertanian sering terhenti. Ia juga menyoroti keterbatasan fiskal daerah yang membuat pemerintah provinsi tidak mampu membangun akses tersebut.
“Fiskal Provinsi Gorontalo tahun 2025 hanya Rp1,6 triliun, dan 80 persen adalah belanja pegawai. Bagaimana bisa membangun? Karena itu kami mohon jalan Pinogu masuk prioritas APBN 2026,” ujarnya.
Hamzah juga menyinggung keberadaan PT Gorontalo Mineral, perusahaan tambang emas besar yang bersentuhan langsung dengan wilayah Pinogu, namun belum beroperasi meski sudah hampir 20 tahun.
Kepala Desa Pinogu Permai, Safri Hadju, memperkuat pernyataan tersebut dengan menegaskan bahwa kondisi infrastruktur di Pinogu sudah sangat memprihatinkan.
“Hujan sebentar saja, longsor menutup jalan. Warga yang mau ke kabupaten untuk berobat atau menjual hasil kebun sering tidak bisa lewat. Jalan adalah kunci hidup kami,” ucapnya.
Safri mendukung penuh permintaan agar pemerintah pusat turun tangan karena akses satu-satunya menuju Pinogu saat ini berada dalam kondisi kritis.
Dari unsur masyarakat sipil, Syarlan Kiayi menambahkan bahwa ketimpangan pembangunan sangat terasa di wilayah Pinogu. Ia menyinggung ironi bahwa daerahnya berada di tengah potensi tambang emas skala besar, namun masyarakat tetap terisolasi.
“Wilayah kami bersentuhan langsung dengan area PT Gorontalo Mineral, tapi warga Pinogu justru hidup dengan akses transportasi paling memprihatinkan. Ini harus dilihat pemerintah pusat,” tegas Syarlan.
Syarlan menegaskan bahwa prioritas masyarakat saat ini adalah pembangunan akses jalan, bukan isu lain.
Ketiga tokoh tersebut kompak meminta agar ruas Suwawa Timur–Pinogu dimasukkan sebagai program prioritas nasional dalam perencanaan APBN 2026 mengingat kondisi masyarakat yang telah puluhan tahun hidup dalam keterisolasian.
“Kami hanya membawa suara kecil dari pelosok Gorontalo. Sudah banyak korban jiwa akibat kondisi darurat infrastruktur. Kami mohon negara hadir,” tutup Hamzah.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Taufiq R. Abdullah, menilai persoalan enclave masyarakat Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, hanyalah puncak dari persoalan nasional yang jauh lebih besar. Ia menyebut masih ada puluhan ribu desa di Indonesia yang hingga kini hidup di dalam kawasan hutan negara tanpa kepastian hukum.
“Masalah Pinogu bukan satu-satunya. Ini hanya contoh kecil dari persoalan nasional yang besar. Tahun 2016 masih ada 27.000 desa di dalam kawasan hutan, dan sekarang sekitar 25.000 desa masih berstatus sama,” ujar Taufiq.
Menurutnya, penyelesaian masalah Pinogu harus menjadi pemicu bagi pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi total terhadap tata batas kawasan hutan di seluruh Indonesia. BAM DPR RI, kata dia, siap memfasilitasi rapat lintas kementerian agar kebijakan ini dapat disepakati bersama oleh KLHK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian PU.
“Kalau pemerintah mau jujur, mereka pasti tahu ini bukan hanya soal Pinogu. Ini persoalan nasional, dan DPR akan dorong agar ada keputusan bersama yang mengakhiri ketidakpastian ribuan desa di kawasan hutan,” tegas Taufiq.
