Raja Ampat – Kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Pulau Gag pada Sabtu (7/6) membawa pesan penting terkait aktivitas pertambangan PT Gag Nikel. Dalam lawatannya, Menteri Bahlil didampingi Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam. Mereka bertemu langsung dengan masyarakat dan meninjau lokasi tambang guna merespons pemberitaan negatif yang beredar di media sosial.
Masyarakat Pulau Gag yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan menyatakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan operasi PT Gag Nikel. Menurut mereka, aktivitas tambang tidak berdampak negatif terhadap laut dan hasil tangkapan.
“Aktivitas penangkapan ikan berjalan seperti biasa, air tetap jernih, kualitas air juga bagus,” ujar Fathah Abanovo (33), nelayan setempat. Ia juga menyebut perusahaan membantu menyediakan bahan bakar dan alat tangkap.
Hal serupa disampaikan oleh Lukman Harun (34), warga Pelugak yang juga berprofesi sebagai nelayan. Ia membantah klaim yang menyebut air laut tercemar akibat tambang.
“Air tidak berubah sejak dulu. Sejak ada tambang, ikan karang tetap ada dan aman dikonsumsi. Tidak ada yang aneh,” tegas Lukman.
Menurut Gubernur Elisa Kambu, narasi yang berkembang di media sosial tidak sesuai dengan kondisi nyata. Ia bahkan menyebutkan bahwa masyarakat secara emosional menyampaikan permintaan agar tambang tidak ditutup.
“Waktu kami tiba, masyarakat dari anak-anak hingga orang tua menangis, minta Pak Menteri agar tambang tidak ditutup. Mereka melihat tambang sebagai sumber penghidupan,” kata Elisa.
Ia menambahkan bahwa kemungkinan besar video yang viral bukan berasal dari Pulau Gag atau Piaynemo, melainkan dari lokasi lain yang tidak berkaitan dengan operasi PT Gag Nikel.
“Kita pastikan itu bukan dari Gag. Kami sudah lihat langsung,” tegasnya.
Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, juga mendukung pernyataan tersebut. Ia mengatakan bahwa masyarakat lokal menggantungkan hidupnya dari aktivitas tambang, terutama karena peluang ekonomi yang diberikan.
“Mereka tidak mau tambang ditutup. Ini menopang kehidupan mereka,” ujar Orideko.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya pengawasan dan peningkatan kualitas Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) agar kegiatan pertambangan tetap sejalan dengan prinsip kelestarian kawasan wisata Raja Ampat.
Dalam keterangannya kepada awak media di Sorong, Menteri Bahlil menegaskan bahwa pemerintah menghargai segala bentuk pengaduan masyarakat dan pemberitaan media, namun perlu dilakukan pengecekan langsung untuk menilai objektivitas situasi.
“Kami tidak ingin mengambil keputusan hanya dari satu sisi. Maka saya, Gubernur dan Bupati datang langsung agar objektif menilai kondisi sebenarnya,” ujar Bahlil di Swiss-Belhotel Sorong.
Ia menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menanggapi dinamika sosial terkait dampak tambang terhadap pariwisata.
PT Gag Nikel merupakan pemegang Kontrak Karya Generasi VII dengan nomor B53/Pres/I/1998. Perusahaan ini resmi berdiri pada 19 Januari 1998 dan saat ini sepenuhnya berada di bawah kendali PT ANTAM Tbk., anak usaha BUMN pertambangan Indonesia.
Sejak mulai beroperasi, perusahaan diklaim telah memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk dukungan logistik, ekonomi, dan infrastruktur dasar.
Namun demikian, sebelumnya Menteri ESDM sempat menghentikan sementara aktivitas tambang PT Gag Nikel sebagai bentuk tanggapan terhadap laporan masyarakat mengenai kemungkinan dampak terhadap kawasan wisata Raja Ampat yang dikenal sebagai surga bawah laut dunia.
Sebagai respons atas dinamika yang ada, Bahlil menyatakan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan pengawasan terhadap praktik pertambangan, terutama dari aspek lingkungan.
“Pengawasan akan terus diperkuat. Kita tidak ingin pariwisata dan lingkungan terganggu, tetapi masyarakat juga harus mendapatkan manfaat ekonomi,” ujar Bahlil.
Gubernur Elisa dan Bupati Orideko pun menegaskan komitmen bersama untuk menjaga keindahan alam Raja Ampat sembari tetap memberikan ruang ekonomi bagi masyarakat sekitar tambang.
